A.
Produk
Domestik Bruto (PDB)
Gross Domestic Product (GDP)
atau produk
domestik bruto (PDB)
dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh
berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu setahun.
GDP tidak
mempertimbangkan kebangsaan perusahaan atau warga negara yang menghasilkan
barang atau jasa negara tersebut. GDP dihitung berdasarkan nilai barang dan
jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berdomisili di negara
tersebut, baik pribumi maupun warga negara asing.
Nilai GDP dapat dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku atau
harga dasar yang konstan. GDP nominal mengukur nilai barang dan jasa akhir
dengan harga yang berlaku di pasar pada tahun tersebut. Sedangkan GDP riil
mengukur nilai barang dan jasa akhir dengan menggunakan harga yang tetap.
GDP yang dihitung berdasarkan pengeluaran terdiri dari empat komponen
utama yaitu konsumsi dinotasikan C, investasi dinotasikan I, pembelian oleh
pemerintah dinotasikan G, dan total bersih ekspor atau ekspor neto dinotasikan
dengan X – M. Notasi X untuk ekspor dan M untuk impor. Ekspor neto (X – M)
menunjukkan selisih antara nilai ekspor dan impor. Bentuk aljabar dari GDP
dapat ditulis sebagai berikut:
Y = C + I + G + (X – M)
Y = GDP
Konsumsi, investasi, pembelian pemerintah dan ekspor berkorelasi
positif dengan GDP. Sedangkan impor berkorelasi negatif. Setiap kenaikan
komponen-komponen yang berkorelasi positif akan menaikan nilai GDP. Sedangkan
kenaikan komponen yang berkorelasi negatif akan menurunkan nilai GDP.
Setiap kenaikan konsumsi, investasi dan pembelian pemerintah maupun
ekspor cederung meningkatkan nilai GDP. Sedangkan peningkatan impor cenderung
menurunkan GDP. Dengan demikian peningkatan GDP dapat dilakukan dengan
meningkatkan komponen-komponen yang berkorelasi positif dan menurunkan komponen
yang berkorelasi negatif.
Pendapatan pribadi berkorelasi positif terhadap besarnya nilai
konsumsi. Naiknya pendapatan akan meningkatkan nilai komsumsi rumah tangga.
Ketika komsumsi rumah tangga naik, maka GDP cenderung naik. Hal ini menjelaskan
bahwa peningkatan GDP dapat terjadi ketika pendapat pribadi naik.
Investasi dipengaruhi oleh tingkat pengembalian modal dan tingkat
bunga. Para pemilik modal akan berinvestasi jika tingkat pengembalian modal
lebih besar daripada tingkat bunga. Tingkat bunga yang tinggi menyebabkan
investasi menjadi tidak menarik atau tidak menguntungkan. Ketika tingkat bunga
tinggi sebagian modal digunakan untuk mencari keuntungan dari tingkat bunga melalui
deposito atau tabungan. Tingkat bunga tinggi pada akhir akan mengurangi jumlah
modal yang diinvestasikan. Jika pengeluaran investasi berkurang, maka GDP
cenderung menurun. Hal ini menjelaskan bahwa ketika tingkat bunga tinggi, dan
deposito lebih menarik bagi para investor, maka GDP akan cenderung turun .
Pembelian pemerintah adalah nilai barang dan jasa yang dibeli oleh
pemerintah pusat dan daerah. Contoh pembelian pemerintah adalah pembelian
peralatan militer, pembangunan sarana umum, jalan, gaji pegawai dan jasa yang
diberikan oleh pemerintah. Pengeluaran pemerintah dipengaruhi oleh pendapatan
pemerintah dari pajak dan pendapatan bukan pajak, seperti perusahaan milik
pemerintah. Jika pengeluaran pemerintah turun, maka GDP cenderung turun. Hal
ini menjelaskan bahwa jika pendapatan pemerintah naik dan pembelian juga naik
maka nilai GDP akan naik.
Karena salah satu pendapatan pemerintah adalah pajak, dan jika
pendapatan dari pajak naik, kemudian pemerintah membelanjakan pandapatan dari
pajak ini, maka naiknya pajak akan cenderung meningkatkam GDP.
Ekspor neto yang dinotasikan dengan (X – M) adalah neraca perdagangan
yang menunjukkan penerimaan bersih dari transaksi internasional. Perubahan arah
neraca perdagangan akan mempengaruhi perubahan GDP. Nilai impor lebih besar
daripada ekspor menyebabkan neraca perdagangan menjadi defisit. Artinya nilai
ekspor neto adalah negatif. Defisit neraca perdagangan cenderung menurunkan
nilai GDP. Hal menjelaskan bahwa untuk dapat meningkatkan GDP dapat dilakukan
dengan peningkatan ekspor dan penurunan impor.
B.
Pertumbuhan
& Perubahan Struktur Ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pada
dasarnya pembangunan ekonomi nasional bertujuan untuk membangun manusia
Indonesia seutuhnya, dan pembangunan tersebut harus dilaksanakan dengan
berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan ekonomi
harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kegiatan
ekonomi di berbagai sektor akan memberikan dampak baik secara langsung maupun
tidak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja, sehingga diharapkan peningkatan
pendapatan, serta kesejahteraan masyarakat dapat diperbaiki.
Weiss dalam Tambunan (2001), menyatakan
bahwa pembangunan ekonomi dalam periode jangka panjang, mengikuti pertumbuhan
pendapatan nasional akan membawa suatu perubahan mendasar dalam struktur
ekonomi, dari ekonomi tradisional dengan pertanian sebagai sektor utama, ke ekonomi
modern yang didominasi oleh sektor-sektor non primer, khususnya industri manufaktur
dengan increasing returns to scale (relasi positif antara pertumbuhan output
dengan pertumbuhan produktivitas) yang dinamis sebagai mesin utama pertumbuhan
ekonomi.
Keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu
wilayah dapat dilihat dari pendapatan perkapita masyarakat yang mengalami peningkatan
secara terus- menerus (dalam jangka panjang) dan disertai terjadinya perubahan
fundamental dalam struktur ekonomi. Dengan demikian, pembangunan ekonomi
lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat
perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan adanya alokasi input pada
berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan atau pendidikan
, dan teknik.
Pembangunan ekonomi tidak terlepas dari pertumbuhan
ekonomi. Pembangunan
ekonomi mendorong
pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar
proses pembangunan ekonomi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan
kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk
kenaikan pendapatan nasional. Suatu wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi
apabila terjadi peningkatan GNP riil di wilayah tersebut.
Untuk dapat meningkatkan pendapatan nasional,
maka pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target yang sangat penting yang
harus dicapai dalam proses
pembangunan ekonomi.
Oleh karena itu tidak mengherankan jika pada awal pembagnunan ekonomi
suatu Negara, umumnya perencanaan pembangunan eknomi berorientasi pada masalah pertumbuhan. Untuk
Negara-negara seperti Indonesia yang jumlah penduduknya sangat besar dan tingkat
pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi ditambah kenyataan bahwa penduduk Indonesia
dibawah garis kemiskinan juga besar, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi
sangat penting dan lajunya harus jauh lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk
agar peningkatan pendapatan masyarakat perkapita dapat tercapai.
Pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat
kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan jumlah pekerja
yang cepat dan merata. Pertumbuhan ekonomi juga harus disertai dengan program pembangunan
sosial (ADB, 2004)
Struktur Perekonomian
Indonesia
Berdasarkan tinjauan makro-sektoral perekonomian
suatu negara dapat berstruktur agraris (agricultural), industri (industrial),
niaga (commercial) hal ini tergantung pada sector apa/mana yang dapat menjadi
tulang punggung perekonomian negara yang bersangkuatan. Pergeseran struktur
ekonomi secara makro-sektoral senada dengan pergeserannya secara keuangan
(spasial). Ditinjau dari sudut pandang keuangan (spasial), struktur perekonomian
telah bergeser dari struktur pedesaan menjadi struktur perkotaan modern.
Struktur perekonomian indoensia sejak awal orde baru hingga pertengahan dasa
warsa 1980-an berstruktur etatis dimana pemerintah atau negara dengan BUMN dan
BUMD sebagai perpanjangan tangannya merupakan pelaku utama perekonomian
Indonesia. Baru mulai pertengahan dasa warsa 1990-an peran pemerintah
dalam perekonomian berangsur-angsur dikurangi, yaitu sesudah secara eksplisit
dituangkan melalui GBHN 1988/1989 mengundang kalangan swasta untuk berperan
lebih besar dalam perekonomian nasional. Struktur ekonomi dapat pula dilihat berdasarkan
tinjauan birokrasi pengambilan keputusan. Berdasarkan tinjauan birokrasi pengambilan
keputusannya dapat dikatakan bahwa struktur perekonomian selama era pembangunan
jangka panjang tahap pertama adalah sentralistis. Dalam struktur ekonomi yang
sentralistik, pembuatan keputusan (decision-making) lebih banyak ditetapkan pemerintah
pusat atau kalangan atas pemerintah (bottom-up).
Perubahan Struktur
Ekonomi
Istilah Kuznets, perubahan struktur ekonomi disebut transpormasi
struktural, artinya rangkaian perubahan
yang saling terkait satu dengan yang
lainnya dalam komposisi AD, perdagangan
luar negeri (ekspor dan impor), AS
(produksi dan penggunaan faktor produksi
yang diperlukan guna mendukung
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan (Chenery, 1979).
1.
Teori dan Bukti Empiris
Teori perubahan struktural menitikberatkan pembahasan pada mekanisme transpormasi
ekonomi yang ditandai oleh LDCs, yang semula lebih bersifat subsistence dan menitikberatkan pada sektor pertanian menuju ke struktur perekonomian yang lebih modern, yang didominasi oleh sektor-sektor nonprimer. Ada 2 teori yang umum digunakan dalam penganalisis perubahan struktur ekonomi.
2.
Teori Migrasi (Arthus Lewis)
Bahwa ekonomi suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi 2 yaitu Perekonomian
Tradisional dipedesaan yang didominasi oleh
sektor pertanian Perekonomian Modern diperkotaan dengan industri sebagai sektor utama. Di pedesaan karena pertumbuhan penduduknya tinggi, maka terjadi kelebihan L dan tingkat hidup masyarakat berada pada kondisi subsistence. Kelebihan L ini ditandai dengan produk marjinalnya yang nilainya nol dan tingkat upah riil (w) yang rendah. Rumus ini juga berlaku bagi perekonomian Modern. Rumusnya
:
LPD = Fd(WP’ YP) (2,25)
LPS = Fs(wp) (2,26)
LPD = LPD = LP (2,27)
Persamaan (2,25), permintaan L (LPD) yang merupakan suatu fungsi negatif
dari tingkat upah (wp) (Fd’wp>0) dan
positif dari volume produksi pertanian
(Yp) (Fd’Yp>0). Persamaan (2,26) ,
penawaran L (LPS) yang merupakan suatu
fungsi positif dari tengkat upah (Fw’wp).
Sedang persamaan (2,27) mencermintakn keseimbangan
di pasar L, yang menghasilkan tingkat w
(W setelah dikoreksi dengan inflasi) dan
jumlah L tertentu.
3.
Teori Transpormasi struktural (Hollis Chenery)
Teori ini mempokuskan pada perubahan struktur dalam tahapan proses
perubahan ekonomi di LDCs, yang mengalami
transportasi dari pertanian tradisional ke
sektor industri sebagai mesin utama penggerak pertumbuhan ekonomi. Perubahan struktur ekonomi berbarengan dengan pertumbuhan PDB yang merupakan total pertumbuhan NT dari semua sektor ekonomi dapat dijelaskan dengan industri dan pertanian NTB masing-masing, yakni NTBi dan NTBp yang membentuk PDB : PDB = NTBi + NTBp
Berdasarkan model ini, kenaikan produksi sektor industri manufaktur
dinyatakan sama
besarnya dengan jumlah empat faktor berikut
:
a.
Kenaikan
permintaan domestik, yang memuat permintaan langsung untuk produk industri manufaktur plus efek tidak langsung dari kenaikan permintaan domestik untuk produk sektor-sektor lainnya terhadap industri manufaktur.
b.
Perluasan
ekspor atau efek ttal dari kanaikan jumlah ekspor terhadap produk idustri manufaktur.
c.
Substitusi
imfor atau efek total dari kenaikan proporsi permintaan di tiap sektor
yang dipenuhi lewat produksi domestik terhadap output industri manufaktur.
d.
Perubahan
teknologi, atau efek total dari perubahan koefisien infut-outfut di dalam perekonomian akibat kenaikan upah dan tingkat pendapatan terhadap sektor industri manufaktur.
Faktor-faktor internal yang membedakan kelompok LDCs yang mengalami
transisi ekonomi yang sangat pesat adalah
:
a.
Kondisi
dan struktur awal ekonomi dalam negeri
b.
Besarnya
pasar dalam negeri
c.
Pola
distribusi pendapatan
d.
Karakteristik
dari industrialisasi
e.
Keberadaan
SDA
f.
Kebijakan
perdagangan luar negeri
Kalau dilihat dari Orde Baru hingga sekarang, dapat dikatakan bahwa
proses perubahan struktur ekonomi
Indonesia cukup pesat. Data BPS
menunjukan bahwa tahun 1970, NTB dari
sektor pertanian menyumbang sekitar 45%
terhadap pembentukan PDB, dan pada dekade
1990-an hanya tinggal sekitar 16% hingga
20%. Menurutnya pangsa pertanian dalam
pembentukan PDB selama periode tersebut disebabkan oleh laju pertumbuhan output (rata-rata pertahun) di sektor tersebut relatif
lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan
output disektor-sektor lain.
C.
Pertumbuhan
Ekonomi Selama ORBA Hingga Saat Ini
Sejak kemerdekaan pada tahun 1945, masa orde lama, masa orde baru
sampai masa sekarang (masa
reformasi) Indonesia telah
memperoleh banyak pengalaman politik dan ekonomi. Peralihan dari orde lama dan orde baru telah memberikan iklim politik
yang dinamis walaupun akhirnya mengarah
ke otoriter namun pada kehidupan ekonomi
mengalami perubahan yang lebih baik.
Melihat kondisi pertumbuhan Indonesia selama pemerintahan Orde
Baru (sebelum krisis ekonomi 1997)
dapat dikatakan bahwa Indonesia
telah mengalami suatu proses
pembangunan ekonomi yang spektakuler,
paling tidak pada tingkat makro. Pada
tahun 1968 PN per kapita masih sangat rendah, hanya sekitar US$60 Laju pertumbuhan 7%-8% selama 1970-an dan turun ke 3%-4% pada taun 1980-an, hal ini
disebabkan oleh faktor eksternal seperti
merosotnya harga minyak mentah di pasar
internasional menjelang pertengahan 1980-
an dan resesi ekonomi dunia pada dekade
yang sama. Sejak zaman Orde Baru Indonesia
menganut sistem ekonomi terbuka, maka
goncangan ekstrenal terasa dampaknya
terhadap pertumbuhan Indonesia.
Perekonomian nasional pada saat itu tergantung
pada pamasukan dolar AS dari hasil ekspor komoditi primer yaitu minak
dan pertanian. Tahun 1968 PN Per Kapita US
$56,7; 1973 US$126,3; 1978 US$260,3; 1983
US$494,0; 1988 US$467,5; 1993 US$833,1;
1997 US$1088,0; 1998 US$640,0 dan 1999 US
$580,0. Pada saat krisis ekonomi mencapai klimaksnya, yakni tahun 1998, laju pertumbuhan PDB jatuh drastis hingga 13,1%. Namun pada tahun 1999 kembali positif, walaupun sangat kecil yaitu 0,8%,
dan tahun 2000 naik hingga 5%. Yang
disebabkan pada masa Gusdur, pemerintah,
masyarakat, khusunya pelaku bisnis sempat
optimis mengenai prospek pertumbuhan
Indonesia. Akan tetapi tahun 2001 pertumbuhan ekonomi kembali merosot hingga 3,3% akbat gejolak politik yang sempat
memanas kembali, dan tahun 2002 pertumbuhan mengalami sedikit perbaikan
menjadi
3,66%. Pemerintahan Susilo Bambang
Yudhoyono-Jusuf Kalla dinilai sukses menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan agenda demokratisasi. Situasi ini berbeda dengan era
Orde Baru di mana ekonomi tumbuh namun
demokrasi terabaikan. Biaya yang mahal
seperti pelanggaran hak asasi manusia di
berbagai tempat, korupsi merajalela,
kebocoran anggaran, dan pertumbuhan
ekonomi yang tidak merata. Untuk contoh
terbaru, menurut Bara, adalah Rusia selama
era pemerintahan Vladimir Putin. Menurutnya,
Rusia hanya mengejar pertumbuhan
ekonomi semata namun di sisi lain,
peran oposisi terbatasi dan pembunuhan-pembunuhan
misterius sering terjadi. Karena
itu, menurut Bara, untuk saat ini figur
pasangan SBY-Boediono masih
menjadi kandidat yang paling pas. ”Platform
mereka jelas, yang menekankan pentingnya
aspek keadilan dalam pertumbuhan
ekonomi, ”Pengamat sosiologi politik
dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito
menilai selama satu dekade reformasi,
capaian-capaian demokrasi dan demokratisasi
telah menjadi fakta historik. Pada
aras negara, banyak terobosan yang berarti
yang diinisiasi oleh pemerintah dan parlemen
untuk meletakkan dasar bagi capaian
perubahan sebagaimana mandat reformasi.
”Kemajuan di bidang
hak-hak sipil dan politik menunjukkan
magnitudo yang luar biasa, jauh
dibandingkan era-era sebelumnya. Jaminan
itu berwujud dalam regulasi atau kebijakan
yang bertujuan untuk memastikan bahwa
negara bertanggung jawab untuk memenuhi
kewajibannya sesuai mandat konstitusi
kita,”ujarnya. Dalam hal hubungan sipil-militer,
menurut Arie, mengalami pasang
surut di masa pemerintahan Abdurrahman
Wahid. Kemudian di era Megawati,
justru mengalami penurunan. ”Nah,
di masa pemerintahan SBY, pemerintah mampu mengurangi keterlibatan negara di bidang politik." Arie menambahkan, agenda
reformasi birokrasi juga berjalan dengan
baik. Ide-ide pemberantasan korupsi untuk
memperkuat good governance, perlu dilanjutkan.
Dengan demikian, dukungan masyarakat
akan semakin besar. Selain itu, upaya
pengentasan kemiskinan meningkat di daerah-daerah.
”Ada rasionalisasi APBD. Anggaran
untuk birokrasi menurun, sementara
budget untuk kepentingan masyarakat
meningkat,” ujar Arie. Dalam hal
penguatan hubungan pusat- daerah,
Arie menilai bahwa terjadi peningkatan
kualitas dalam beberapa tahun belakangan.
”Contohnya, di Aceh tercipta perdamaian.
Situasi di Papua membaik, walaupun
perlu terus didorong upaya-upaya yang
lebih positif,” jelasnya.
D.
Faktor
– Faktor Penentu Prospek Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
1.
Faktor-Faktor Internal
Faktor-faktor tersebut diantaranya, kondisi perbankan realisasi RAPBN
2003, terutama yang menyangkut
beban pembayaran bunga utang
pemerintah dan pengeluaran
stimulus pasca tragedi Bali, hasil pertemuan
CGI yang sempat ditunda akibat tragedi
Bali, kebijakan ekonomi pemerintah terutama
dalam bidang fiskal dan moneter, serta
perkembangan ekspor nasional. Kesiapan
dunia usaha Indonesia dalam menghadapi
AFTA 2003 juga akan berpengaruh
terhadap prospek pertumbuhan ekonomi
nasional lewat pengaruhnya terhadap
prospek perkembangan neraca perdagangan
yang berarti saldo transaksi berjalan.
Faktor-faktor non ekonomi : politik san sosial, keamanan (terutama menyangkut
apa yang akan dilakukan pemerintah untuk mencegah tidak terulangnya lagi tragedi Bali), dan hukum (terutama yang berkaitan langsung dengan kegiatan bisnis dan pelaksana otonomi daerah). Perbaikan fundamental ekonomi tidak disertai kstailan
politik dan keamanan yang memadai, serta
kepastian hukum.
2.
Faktor-Faktor Eksternal
Faktornya diantaranya adalah prospek perekonomian dan perdagangan dunia
2003, kondisi politik global,
terutama efek-efek dari perang
AS-Irak dan krisis senjata nuklir Korea
Utara. Perang AS dan Irak akan berdampak
pada efek haraga minyak dan penurunan
ekspor serta penundaan pengiriman
TKI ke wilayah Timur Tengah, sedang
efek dari kore Utara, jika terjadi perang
besar-besaran jelas akan mengganggu arus
perdagangan dan investasi di Asia Tenggara
dan Timur khusunya dan dunia pada
umumnya.
Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia,
secara
umum
adalah :
1.
Faktor
produksi
2.
Faktor
investasi
3.
Faktor
perdagangan luar negeri dan neraca
pembayaran
4.
Faktor
kebijakan moneter dan inflasi
Faktor keuangan Negara Chenery mengatakan bahwa perubahan struktur
ekonomi disebut sebagai transformasi
struktur yang diartikan sebagai suatu
rangkaian perubahan yang saling terkait satu
sama lain dalam komposisi agregat demand
(AD), ekspor-impor (X-M). Agregat supplay
(AS) yang merupakan produksi dan penggunaan faktor-faktor produksi seperti
tenaga kerja dan modal guna mendukung
proses pembangunan dan pertumbuhan
ekonomi yang berlanjut (Tambunan, 2003).
Ada dua teori utama yang umum digunakan dalam menganalisis
perubahan struktur ekonomi, yakni
dari Arthur Lewis tentang teori
migrasi dan hoilis chenery tentang
teori transportasi struktural. Teori Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan ekonomi yang terjadi di daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Dalamnya Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu perekonomian tradisional di pedesaan yang didominasi sector pertanian dan perekonomian modern
di perkotaan dengan industri sebagai sector
utama. Karana perekonomiannya masih
bersifat tradisional dan sub sistem, dan
pertumbuhan penduduk yang tinggi maka
terjadi kelebihan supplay tenaga kerja.
Referensi :
