INDUSTRIALISASI
1.
Konsep dan Tujuan Industrialisasi
Industri adalah bidang matapencaharian yang
menggunakan ketrampilan dan ketekunan kerja (bahasa Inggris: industrious) dan
penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi dan distribusinya sebagai
dasarnya. Maka industri umumnya dikenal sebagai mata rantai selanjutnya dari
usaha-usaha mencukupi kebutuhan (ekonomi) yang berhubungan dengan bumi, yaitu
sesudah pertanian, perkebunan dan pertambangan yang berhubungan erat dengan
tanah. Kedudukan industri semakin jauh dari tanah, yang merupakan basis
ekonomi, budaya dan politik.
Awal konsep industrialisasi revolusi industry
abad 18 di Inggris adalah dalam pemintalan dan produksi kapas yang menciptakan
spesialisasi produksi.selanjutnya penemuan baru pada pengolahan besi dan mesin
uap sehingga mendorong inovasi baja,dan begitu seterusnya,inovasi-inovasi bar
uterus bermunculan.industri merupakan salah satu strategi jangka panjang untuk
menjamin pertumbuhan ekonomi.
Tujuan industrialisasi itu sendiri adalah
untuk memajukan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap Negara,dengan
didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas,dengan industrialisasi ini
maka,Negara berkembanga yang mampu memanfaatkannya dengan baik,maka akan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara tersebut.
2.
Faktor-faktor Pendorong
Industrialisasi
Faktor-faktor
pendorong industrialisasi itu sendiri adalah :
a.
Kemampuan
teknologi dan inovasi
b.
Laju
pertumbuhan pendapatan nasional per-kapita
c.
Kondisi
dan struktur awal ekonomi dalam negeri
d.
Besar
pangsa pasar DN yang ditentukan tingkat pendapatan dan jumlah penduduk
e.
Ciri
industrialisasi yaitu cara pelaksanaan industrialisasi seperti tahap
implementasi
f.
Keberasaan
SDA(sumber daya alam)
g.
Kebijakan
atau strategi pemerintah
3.
Perkembangan Sektor Industri
Manufaktur Indonesia
Perkembangan industry manufaktur disetiap
Negara juga dapat digunakan untuk melihat perkembangan industry Negara itu
secara nasional,sejak krisis ekonomi dunia pada tahun 1998 dan perontokan
perekonomian nasional ,perkembangan industry di Indonesiasecara nasional belum
memperlihatkan perkembangan yang memuaskan.bahkan perkembangan industry
nasional ,khususnya industry manufaktur ,lebih sering merosot perkembangannya
dibandingkan dengan grafik peningkatannya. Sebuah hasil riset yang dilakukan
pada tahun 2006,oleh sebuah lembaga internasional terhadap prospek industry
manufaktur di berbagai Negara melihatkan hadil yang cukup memprihatinkan.dari
60 negara yang menjadi obyek penelitian,posisi industry manufaktur Indonesia
berada diposisi terbawah bersama beberapa Negara asia seperti Vietnam,riset
yang meneliti aspek daya saing produk industry manufaktur Indonesia dipasar
global,menempatkan pada posisi terendah.
4.
Permasalahan Industrialisasi
Kendala bagi pertumbuhan industri di dalam
negeri adalah ketergantungan terhadap bahan baku serta komponen impor.
Mesin-mesin produksi yang sudah tua juga menjadi hambatan bagi peningkatan
produktivitas dan efisiensi.
Permasalahan-permasalahan tersebut telah
menurunkan daya saing industri dalam negeri. Kementerian Perindustrian telah
mengidentifikasinya. Responsnya adalah dibuat Program Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri.
Namun, fakta di lapangan jauh dari harapan.
Regulasi pemerintah pusat tak seiring dengan regulasi pemerintah daerah. Bahkan,
di antara kementerian teknis bukan kebijakan sendiri-sendiri.Tahun 2010-2014,
Kementerian Perindustrian menargetkan pertumbuhan industri nonmigas 8,95 persen
dan kontribusi industri pengolahan terhadap produk domestik bruto 24,67 persen.
Ditargetkan total investasi 2010-2014 mencapai Rp 735,9 triliun.
Untuk mencapai target itu, Kementerian
Perindustrian membuat kerangka pembangunan industri nasional. Kerangka itu yang
akan menjadi acuan untuk membangkitkan industri agar siap menghadapi
perdagangan bebas dan ASEAN Economic Community.
Agar siap menghadapi itu semua, menurut Ketua
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton Supit, peningkatan daya saing
menjadi kunci utama. Leadership, mulai dari presiden hingga pejabat pemerintah
lainnya, yang mau mengenakan produk dalam negeri juga tidak boleh diabaikan.
5.
Strategi Pembangunan Sektor Industri
Tujuan pembangunan industri nasional baik
jangka menengah maupun jangka panjang ditujukan untuk mengatasipermasalahan dan
kelemahan baik di sektor industri maupun untuk mengatasi permasalahan secara
nasional, yaitu:
a.
Meningkatkan
penyerapan tenaga kerja industri
b.
Meningkatkan
ekspor Indonesia dan pember-dayaan pasar dalam negeri
c.
Memberikan
sumbangan pertumbuhan yang berarti bagi perekonomian
d.
Mendukung
perkembangan sector infrastruktur
e.
Meningkatkan
kemampuan teknologi
f.
Meningkatkan
pendalaman struktur industri dan diversifikasi produk
g.
Meningkatkan
penyebaran industri.
Bertitik tolak dari hal-hal tersebut dan untuk
menjawab tantangan di atas maka kebijakan dalam pembangunan industrimanufaktur
diarahkan untuk menjawab tantangan globalisasi ekonomi dunia serta mampu
mengantisipasi.perkembangan perubahan lingkungan yang sangat cepat. Persaingan
internasional merupakan suatu perspektif baru
bagi semua negara berkembang, termasuk Indonesia, sehingga fokus dari strategi pembangunan industri di masa depan adalah membangun daya saing industri manufaktur yang berkelanjutan di pasar internasional. Untuk itu, strategi pembangunan industri manufaktur ke depan dengan memperhatikan kecenderungan pemikiran terbaru yang berkembang saat ini, adalah melalui pendekatan klaster dalam rangka membangun daya saing industri yang kolektif.
bagi semua negara berkembang, termasuk Indonesia, sehingga fokus dari strategi pembangunan industri di masa depan adalah membangun daya saing industri manufaktur yang berkelanjutan di pasar internasional. Untuk itu, strategi pembangunan industri manufaktur ke depan dengan memperhatikan kecenderungan pemikiran terbaru yang berkembang saat ini, adalah melalui pendekatan klaster dalam rangka membangun daya saing industri yang kolektif.
Industri manufaktur masa depan adalah
industri-industri yang mempunyai daya saing tinggi, yang didasarkan tidak hanya
kepada besarnya potensi Indonesia (comparative advantage), seperti luas bentang
wilayah, besarnya jumlah penduduk serta ketersediaan sumber daya alam, tetapi
juga berdasarkan kemampuan atau daya kreasi dan keterampilan serta
profesionalisme sumber daya manusia Indonesia (competitive advantage).
Bangun susun sektor industri yang diharapkan harus mampu menjadi motor penggerak utama perekonomian nasional dan menjadi tulang punggung ketahanan perekonomian nasional di masa yang akan datang. Sektor industri prioritas tersebut dipilih berdasarkan keterkaitan dan kedalaman struktur yang kuat serta memiliki daya saing yang berkelanjutan serta tangguh di pasar internasional.
Bangun susun sektor industri yang diharapkan harus mampu menjadi motor penggerak utama perekonomian nasional dan menjadi tulang punggung ketahanan perekonomian nasional di masa yang akan datang. Sektor industri prioritas tersebut dipilih berdasarkan keterkaitan dan kedalaman struktur yang kuat serta memiliki daya saing yang berkelanjutan serta tangguh di pasar internasional.
Pembangunan industri tersebut diarahkan pada
penguatan daya saing, pendalaman rantai pengolahan di dalam negeri serta dengan
mendorong tumbuhnya pola jejaring (networking) industri dalam format klaster
yang sesuai baik pada kelompok industri prioritas masa depan, yaitu: industri
agro, industri alat angkut, industri telematika, maupun penguatan basis
industri manufaktur, serta industri kecil-menengah tertentu.
Dengan memperhatikan permasalahan yang bersifat nasional baik di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka peningkatan daya saing, maka pembangunan industri nasional yang sinergi dengan pembangunan daerah diarahkan melalui dua pendekatan. Pertama, pendekatan top-down yaitu pembangunan industri yang direncanakan (by design) dengan memperhatikan prioritas yang ditentukan secara nasional dan diikuti oleh partisipasi daerah. Kedua, pendekatan bottom-up yaitu melalui penetapan kompetensi inti yang merupakan keunggulan daerah sehingga memiliki daya saing. Dalam pendekatan ini Departemen Perindustrian akan berpartisipasi secara aktif dalam membangun dan mengembangkan kompetensi inti daerah tersebut. Hal ini sekaligus merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran.
Dengan memperhatikan permasalahan yang bersifat nasional baik di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka peningkatan daya saing, maka pembangunan industri nasional yang sinergi dengan pembangunan daerah diarahkan melalui dua pendekatan. Pertama, pendekatan top-down yaitu pembangunan industri yang direncanakan (by design) dengan memperhatikan prioritas yang ditentukan secara nasional dan diikuti oleh partisipasi daerah. Kedua, pendekatan bottom-up yaitu melalui penetapan kompetensi inti yang merupakan keunggulan daerah sehingga memiliki daya saing. Dalam pendekatan ini Departemen Perindustrian akan berpartisipasi secara aktif dalam membangun dan mengembangkan kompetensi inti daerah tersebut. Hal ini sekaligus merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran.
6.
Data-data Statistik PDB Tahun-Tahun
Akhir Berdasarkan Sektor dan Bandingkan Peran Sektor Industri dengan Sektor
Lainnya.
Sektor pertanian
Kontribusi sektor pertanian dalam
perekonomian nasional salah satunya dapat ditelusuri melalui share pembentukan Produk Domestik Bruto
(PDB). Dari data Badan Pusat Statistik dapat diketahui bahwa kontribusi
sektor pertanian terhadap GDP pada posisi akhir tahun dari tahun 2002 sampai
dengan 2006 secara rata-rata sebesar 14,28%. Sedangkan pada posisi akhir 2007
kontribusinya naik menjadi 13,83%. Berikut ini adalah tabel kontribusi
tersebut.
Sampai saat ini belum ada skim kredit pertanian yang
benar-benar sesuai untuk kebutuhan petani dalam kegiatan produksi dan
distribusi pertanian dan berkembang menjadi skim kredit andalan bagi bank.
Apalagi petani yang umumnya petani kecil membutuhkan pembiayaan atau kredit
bukan hanya untuk pertanian, akan tetapi juga untuk non pertanian, konsumsi dan
tujuan lainnya.
Sektor pertanian merupakan sektor yang
menyerap tenaga kerja tertinggi, yaitu sebesar 44,5 persen pada tahun 2006
(BPS). Namun demikian, kontribusi sektor pertanian dalam Produk Domestik Bruto
(PDB) hanya sebesar 13,3 persen. Dengan tidak seimbangnya kontribusi PDB dan
jumlah tenaga kerja yang diserap, maka tingkat produktivitas tenaga kerja di
sektor pertanian adalah yang terendah. Bandingkan dengan sektor industri yang
menyumbang 28,9 persen terhadap PDB nasional, namun hanya menyerap tenaga kerja
sebesar 12,1 persen. Sebagai akibatnya, kesejahteraan rumah tangga yang bekerja
di sektor pertanian akan lebih rendah dibanding yang bekerja di sektor
industry. Berbagai pertanyaan dapat dilontarkan : Pertama, apakah sektor
industri yang menyerap tenaga kerja terlalu sedikit sehingga secara residual
tenaga kerja menetap di pertanian, sehingga atau sektor pertanian yang menyerap
terlalu banyak dari yang dibutuhkan? Dengan kata lain, tingginya penyerapan
tenaga kerja di sektor pertanian merupakan prestasi atau sekedar sebagai
penampung karena masuknya tenaga kerja ke sektor pertanian tidak memiliki
kriteria atau standar minimum sebagaimana di industry. Kedua, Siapa sebetulnya
pelaku yang menyumbang kontribusi sedemikian besarnya pada perekonomian
nasional. Mereka adalah 24 juta rumah tangga petani, dari total 52 juta rumah
tangga di seluruh Indonesia. Mereka adalah 40 juta pekerja di antara 90 juta
pekerja di seluruh Indonesia. Yang kita tahu, mayoritas dari mereka berlahan
sempit dengan rata-rata 0,3 ha. Mereka hanyalah penggarap dari lahan-lahan
pertanian yang yang sudah dimiliki orang-orang kota. Tanpa mengetahui dengan
baik karakteristik dan siapa mereka segala subsidi dan dukungan di sektor
pertanian tidak dapat mereka nikmati. Padahal segala subsidi dan dukungan disediakan
untuk mengangkat kesejahteraan mereka. Terlepas permasalahan di atas, rendahnya
produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian dipengaruhi oleh berbagai
faktor.
Dari sisi tenaga kerja, dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas manajemen usahatani. Rendahnya tingkat inovasi dan penerapan teknologi telah mengakibatkan produktivitas lahan sangat terbatas peningkatannya atau bahkan cenderung turun pada beberapa komoditas. Kurangnya dukungan terhadap pemberdayaan petani dirasakan turut mempengaruhi tingkat produktivitas petani. Padahal, apabila produktivitas tenaga kerja pertanian tersebut dapat ditingkatkan maka kontribusi terhadap PDB Nasional juga dapat meningkat, dan kesejahteraan sekitar 24 juta rumah tangga petani di Indonesia akan meningkat pula. Sumber data yang digunakan dalam penyusunan Profil Tenaga Kerja Pertanian ini diperoleh dari BPS, Departemen Pertanian, dan Bappenas serta sumber lainnya yang relevan. Beberapa sumber data yang diperoleh diolah lebih lanjut untuk mengetahui kondisi tenaga kerja pertanian sesuai tujuan analisis. Untuk beberapa jenis data yang tidak tersedia, misalnya elastisitas tenaga kerja diperoleh melalui cara analisisi data yang sudah ada, agar dapat diperoleh data yang konsisten, terutama untuk jenis data terbaru yang dibutuhkan.
Perbandingan Sektor Pertanian dan
Sektor Perindustrian dari Tahun ke Tahun
Perkembangan sektor industri manufaktur nasional
Sesuai sifat lamiah dari prosesnya, industri dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu industri primer atau hulu yang mengolah output dari sektor pertambangan manjadi bahan baku siap pakai untuk kebutuhan proses produksi pada tahap-tahap selanjutnya, dan industri sekkunder atau industri manufaktur yang terdiri dari industri tengah yang membuat barang-barang modal, barang-barang stengah jadi dan alat-alat produksi, serta industri hilir yang membuat barang-barang jadi yanng kebanyakan adalah barang-barang konsumen rumah tangga.
Dampak serta peran industrialisasi
Dampak positif
industrialisasi dalam konteks globalisasi saat ini telah diketahui yakni
meningkatkan produktivitas melalui peningkatan efisiensi. Namun dampak
negatifnya masih banyak diperdebatkan orang, terutama kaitannya dengan
kerusakan lingkungan. Ketika sebuah bangsa menggantungkan hidupnya kepada
pertanian, maka masalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh masyarakat
yang hidup dengan bertani belum begitu mengemuka dalam berbagai pembahasan.
Lain masalahnya, ketika proses industrialisasi tengah berjalan, maka dampak
positifnya rakyat banyak tak lagi terlalu menggantungkan hidupnya pada sumber
alam yang langsung digali atau dimanfaatkan.
Peranan sektor
industri dalam produksi nasional pada tahun 1990 cukup meningkat. Hal ini
ditandai dengan sumbangannya sebesar 21% ke dalam produk domestik bruto (PDB),
ini berarti telah melampaui sumbangan sektor pertanian sebesar 19%. (Hartanto,
1995). Selanjutnya berdasarkan data tahun 2000, besar komposisi perbandingan
sumbangannya terhadap PDB adalah 30% industri dengan 10% pertanian.
Produk Domestik Bruto Atas Dasar
Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)
Lapangan Usaha
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008*
|
2009**
|
3. Industri Pengolahan
|
644,342.6
|
760,361.3
|
919,539.3
|
1,068,653.9
|
1,380,713.1
|
1,480,905.4
|
a. Industri Migas
|
94,263.4
|
138,440.9
|
172,094.9
|
182,324.3
|
242,043.0
|
213,706.5
|
1). Pengilangan Miyak Bumi
|
59,062.0
|
89,629.6
|
117,952.2
|
122,118.3
|
148,564.3
|
132,145.0
|
2). Gas Alam Cair (LNG)
|
35,201.4
|
48,811.3
|
54,142.7
|
60,206.0
|
93,478.7
|
81,561.5
|
b. Industri Bukan Migas
|
550,079.2
|
621,920.4
|
747,444.4
|
886,329.6
|
1,138,670.1
|
1,267,198.9
|
1). Industri Makanan, Minuman dan Tembakau
|
163,553.7
|
177,753.1
|
212,738.0
|
264,100.5
|
346,185.6
|
420,629.2
|
2). Industri Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
|
71,474.1
|
77,087.2
|
90,116.5
|
93,598.4
|
104,829.7
|
116,482.8
|
3). Industri Kayu dan Produk Lainnya
|
31,225.9
|
35,247.5
|
44,602.6
|
54,880.9
|
73,196.2
|
80,134.5
|
4). Industri Produk Kertas dan Percetakan
|
31,036.3
|
33,898.8
|
39,637.0
|
45,403.1
|
51,912.3
|
61,110.4
|
5). Industri Produk Ppuk, Kimia dan Karet
|
64,012.6
|
76,213.6
|
94,078.8
|
110,769.6
|
154,117.2
|
162,658.1
|
6). Industri Produk Semen dan Penggalian Bukan Logam
|
21,588.3
|
24,589.1
|
29,013.3
|
32,814.3
|
40,178.7
|
43,482.2
|
7). Industri Logam Dasar Besi dan Baja
|
16,154.6
|
18,382.7
|
20,687.0
|
22,907.7
|
29,213.1
|
26,732.6
|
8). Industri Peralatan, Mesin dan PerlengkapanTransportasi
|
145,971.3
|
172,957.1
|
209,460.1
|
254,278.4
|
329,911.7
|
346,157.3
|
9). Produk Industri Pengolahan Lainnya
|
5,062.4
|
5,791.3
|
7,111.1
|
7,576.7
|
9,125.6
|
9,811.8
|
NERACA PEMBAYARAN & TINGKAT
KETERGANTUNGAN PADA MODAL ASING
A.
Neraca Pembayaran
Neraca pembayaran adalah catatan sistematis dari
semua transaksi ekonomi internasional yang terjadi penduduk dalam negeri suatu
negara dengan penduduk luar negeri selama jangka waktu tertentu dan biasanya
dinyatakan dalam dolar AS. BOP sangat berguna karena menunjukkan
struktur dan komposisi transaksi ekonomi dan posisi keuangan internasional dari
suatu negara, dan juga BOP merupakan salah satu indikator fundamental ekonomi
dari suatu negara disamping variabe;-variabel ekonomi makro lainnya.
BOP terdiri atas 3 saldo, yaitu:
·
Saldo neraca transaksi
berjalan ( TB )
·
Saldo neraca modal ( CA
)
·
Saldo neraca moneter (
MA )
TB adalah
jumlah saldo dari 1.neraca perdagangan yang mencatat ekspor dan impor barang 2.
Neraca jasa yang mencatat ekspor dan impor termasuk pendapatan royalti bunga
deposito, transfer keuntungan bagi investor asing, pembayaran bunga cicilan
utang luar negeri dan kiriman uang masuk dari tenaga kerja indonesia diluar
negeri dan 3. Transaksi-transaksi sepihak, yakni yang mencatat transaksi
keuangan internasional sepihak atau tanpa melakukan kegiatan keuangan tertentu
sebagai kompensasi dari pihak penerima. Terkadang, untuk menutupi defisit TB
dilakukan fasilitas khusus dari IMF yaitu Special Drawing Rights.
CA adalah neraca ygmencatat arus modal jangka pendek dan jangka
panjang masuk dan keluar yang terdiri atas modal pemerintah neto dan lalu
lintas modal swasta neto. Modal pemerintah yaitu selisih antara pinjaman baru
yg didapat dari luar negeri dan pelunasan utang pokok dari pinjaman yg didapat
pada periode sebelumya yang sudah jatuh tempo. Lau lintas modal swasta neto
adalah selisih antara dana investasi yg masuk, pinjaman dari luar negeri, dan
pelunasan utang pokok swasta dan dana investasi keluar negeri. Dana investasi
terdiri dari dua macam yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung.
MA adalah neraca yg mencatat perubahan cadangan devisa berdasarkan
transaksi arus devisa yg masuk dan keluar dari suatu negara dalam suatu periode
tertentu yg dicatat oleh bank sentralnya. CD yg dicatat secara resmi, disebut
neraca cadangan.
Selisih perhitungan antara neraca cadangan dan
neraca moneter disebut error & omission. Karena secara keseluruhan saldo
BOP harus ( nol=kredit ), maka MA berfungsi sebagai pos pengimbang agar
selisih agar selisih antara neraca cadangan agar selisih antara neraca cadangan
dan e&o sama dengan 0. Oleh karena itu, didalam MA tanda ( + ) berarti
defisit atau CD berkurang dan tanda ( - ) artinya surplus ( CD bertambah ).
B.
Modal
Asing
1.
Manfaat Bagi Negara
Pemberi dan Negara Penerima
Seperti halnya perdagangan Internasional, mobilisasi modal antar
negara mempunyai manfaat bagu negara pengekspor maupun pengimpor modal
tersebut. Proyek investasi dengan tingkat pengembalian ( return on investment ;
ROI ) yang tinggi di suatu negara tidak akan dikorbankan karena kelangkaan
dana, sementara proyek investasi dengan hasil yang rendah di negara yg memiliki
dana dana berlimpah dapat terus dilaksanakan. Manfaat dari adanya investasi
dari DCs di LDCs juga harus dilihat dalam bentuk pertumbuhan output ( PDB )
kesempatan kerja dan pendapatan, peralihan teknologi, pengetahuan manajemen,
dll.
2.
Pembiayaan Defisit
Tabungan-Investasi ( S-I Gap )
BAGI Indonesia modal asing diperlukan bukan hanya untuk membiayai
defisit neraca transaksi berjalan atau menutupi kekurangan CD, tetapi juga
untuk membiayai investasi di dalam negeri. Defisit neraca transaksi berjalan
paling tidak harus dikompensasi dalam jumlah yg sama oleh surplus CA agar CD
tidak berkurang. Semakin besar defisit neraca transaksi berjalan, semakin besar
modal masuk yg diperlukan untuk menjaga agar CD tidak berkurang. Indonesia
selama ini sangat tergantung modal asing untuk membiayai investasi didalam
negeri karena dana yg bersumber dari tabungan lebih kecil daripada kebutuhan
dana untuk investasi.
3.
Perkembangan Arus Modal
Masuk
Sebagian besar modal asing yang masuk ke Indonesia adalah modal
resmi, walaupun porsinya bervariasi antar tahun. Ini karena modal asing resmi
lebih dominan dibandingkan modal swasta sebagai sumber eksternal bagi
pembiayaan tabungan-investasi gap Indonesia. Terutama sejak kerisis ekonomi yg
disusul dengan krisis politik dan sosial, peran modal asing resmi semakin
penting terutama dari IMF, Bank Dunia dan CGI, sedangkan peran dari modal asing
berkurang karena indonesia menjadi tidak menarik lagi atau tidak aman untuk
investasi.
Sebenarnya yang penting bukan angak persetujuan untuk
diperhatikan., tetapi angka realisasinya. Data dari BKPM yang diolah oleh
Litbang harian Kompas menunjukan bahwa nilai realisasi investasi langsung di
Indonesia baik PMDN maupun PMA rata-rata pertahun sangat kecil sebagai suatu
persentase dari nilai investasi yg disetujui.
4.
Arus Modal Resmi
Arus modal resmi dalam bentuk pinjaman maupun bantuan pembangunan
dari negara-negara donor secara individu ( pinjaman bilateral ). Pada saat
ktisis Indonesia membutuhkan bantuan luar negeri karena modal asing swasta
menurun drastis. Pada saat investasi asing mulai masuk lagi ke Indonesia,
bantuan luar negeri terutama dalam bentuk bantuan pembangunan dan pinjaman dari
IMF menunjukan tren yang menurun.
Bagian terpenting dari
arus modal resmi yg diterima oleh pemerintah indonesia setiap tahun adalah
bantuan pembangunan dalam bentuk pinjaman dengan bunga sangat murah dan
persyaratan-persyaratan sangat lunak, maupun dalam bentuk hibah. Ketergantungan
pemerintah terhadap bantuan pembangunan dari sumber eksternal berkorelasi
negatif terhadap defisit keuangan pemerintah ( APBN ) yakni sebagai berikut:
BPN
= G – Ty
BPN
= bantuan pembangunan neto
G=
pengeluaran pemerintah
Ty=
pendapatan pemerintah
Apabila G>Ty yakni APBN defisit, arus APBN ke Indonesia
positif, dan sebaliknya.
Karena defisit APBN dibiayai oleh modal
asing resmi yg sebagian besar dalam bentik pinjaman, maka semakin besar defisit
APBN, semakin besar pemerintah dalam pembayaran bunga pinjaman. Dan semakin
besar pembayaran bunga pinjaman, semakin besar defisit NJ ( TRANSFER NETO) yang kalau lebih
besar dari pada surplus NP mengakibatkan semakin besar defisit saldo TB.
Berarti, defisit TB mempunyai suatu korelasi yang kuat dengan arus modal asing
resmi atau BPN.
C.
UTANG
LUAR NEGERI
1.
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB
Salah
satu komponen terpenting dari arus modal masuk yang banyak mendapat perhatian
di dalam literatur mengenai pembangunan ekonomi di LDCs adalah ULN. Tingginya
ULN dari banyak LCDs disebabkan oleh faktor-faktor:
·
Defisit TB
·
Kebutuhan dana untuk
membiayai tabungan-investasi gap yang negatif
·
Tingkat inflasi yang
tinggi
·
Dan ketidakefisiensinya
struktural di dalam perekonomian mereka.
Jika sebuah negara telah mecapai suatu tingkat
pembangunan tertentu pada fase terakhir dari proses pembangunan, ketergantungan
negara tersebut terhadap pinjaman luar negeri akan lebih rendah dibandingkan
dengan periode pada saat negara itu baru mulai membangun. Proksi yang umum
digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan sebuah negara adalah tingkat PDB
dalam nilai riil perkapita, sedangkan indikator-indikator makro yang umum
digunakan untuk mengukur tingkat ketergantungan sebuah negara yerhadap bantuan
atau ULN adalah misalnya rasio ULN-PDB atau rasio ULN terhadap nilai total dari
perdagangan luar negeri ekspor+impor atau terhadap nilai ekspor.
2. Perkembangan ULN Indonesia
Dalam kasus Indonesia, tren
perkembangan ULN-nya cenderung menunjukkan suatu korelasi positif antara
peningkatan jumlah ULN yang sering disebut Growth With Indebtedness.
ULN Indonesia terdiri dari
sektor publik ( pemerintah dan BUMN ) dan swasta yang digaransi maupun tidak
oleh pemerintah. Sejak krisis ekonomi pinjaman dari IMF menjadi komponen
penting dari ULN pemerintah yang dapat dikatakan sebagai penyelamat Indonesia
hingga tidak sampai mengalami status kebangkrutan secara finansial.
Khusus untuk ULN pemerintah,
salah satu rasionya dalah pembayaran DS terhadap pengeluaran pemerintah.
Selama periode 1993-1994-2000, rasio paling rendah adalah 60% (1993-1994) dan
paling tinggi adalah 140% (2000) . Perhitungan rasio ini tidak termasuk utang
dari IMF. Rasionya akan lebih tinggi jika termasuk IMF.Rasio pembayaran DS
terhadap pengeluaran pemerintah tersebut jauh lebih besar dibandingkan rasio BP
luar negeri terhadap pengeluaran pembangunan, yang artinya beban pembayaran DS
lebih besar daripada keuntungan dari adanya pinjaman lunak untuk membiayai
pinjaman.
Beban pemerintah dalam
pembayaran DS menjadi semakin besar sejak krisis ekonomi atau tepatnya sejak
pemerintah melibatkan IMF dalam usaha pemulihan ekonomi nasional. Jumlah
tersebut merupakan bunga atas pinjaman yg tidak dapat dipakai oleh pemerintah
karena pinjaman dari IMF itu hanya boleh difungsikan sebagai pendukung.
BI membuat perhitungan mengenai
jadwal pembayaran DS yg harus dilakukan oleh pemerintah kepada IMF selama
periode 2002-2010. Perhitungan ini didasarkan pada jumlah utang dari IMF yang
diterima oleh pemerintah hingga Juni 2002 sebesar 9,4 miliar dolar AS. Hingga
2010 jumlah pokok utang dan bunga yang dibayar mencapai masing-masing 9,4
miliar dolar AS dan hampir 1 miliar dolar AS.
Referensi:
![[Gambar+Kredit+1+REVISI2.JPG]](https://ichaakecil.files.wordpress.com/2011/05/gambar2bkredit2b12brevisi2.jpg?w=300)